OLEH; WISNU WIDIANARKO
Dunia riset dan pendidikan tinggi ibarat sekeping mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam berkontribusi bagi ibu pertiwi. Melalui riset, suatu kebaruan ide dan gagasan hadir serta memungkinkan lahirnya karya yang memberi solusi atas kebutuhan masyarakat. Sedangkan melalui pendidikan tinggi, akan memunculkan manusia-manusia yang berkapasitas, berkualitas dan tentunya memiliki karakter yang mampu menjadi jawaban atas problematika dan dinamika yang ada. Pendidikan adalah mata air yang melahirkan masa depan dengan kekhasan pada proses yang padanya melekat tanggung jawab moral untuk mempersiapkan manusia sebagai subjek alih-alih sebagai objek dalam kehidupan. Sebagaimana riset hadir sebagai sarana untuk menerjemahkan kehendak untuk semakin tercerahkan, mempercepat kemajuan dan memberikan suatu nilai tambah dalam realitas persaingan yang semakin tak terelakkan. Dengan kata lain, keduanya seiring sejalan untuk saling menggenapkan tujuan, yakni bagaimana mewujudkan bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri sekaligus menjadi bangsa yang turut memberi makna bagi kemajuan peradaban di muka bumi.
Terkait hal tersebut, negara telah memberikan tugas konstitusional pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Tentunya ini sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan peran serta dan partisipasi semua pihak. Namun demikian, menjadikan semangat di atas menjadi milik bersama seluruh anak bangsa tidaklah semudah membalik telapak tangan. Akan senantiasa ada keberagaman pandangan yang meski hakikatnya sama-sama bermuara hendak menuju tujuan yang sama, bila tidak terkelola dengan baik, akan berpotensi menggerus energi dan waktu yang sesungguhnya akan menjadi lebih optimal ketika dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar lainnya. Mengibaratkan dengan sebuah orkestra, tentunya keindahan nada yang harmonik dan selaras hanya bisa dihasilkan dari keragaman bebunyian yang dihasilkan dari berbagai alat musik yang ada. Namun, ketika tidak ada sang konduktor, maka bukan lahir lantunan yang meneduhkan jiwa, melainkan riuh kelindan bising yang dapat memekakkan gendang telinga. Begitupula dengan peran dan keterlibatan semua pihak dalam riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, manakala setiap orang memiliki terjemahannya masing-masing yang sangat mungkin penafsirannya berbeda satu sama lain? Jawabannya sederhana, perlu ada yang mengelola proses komunikasi publik secara bijak dan terencana dan tersistem. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana hal tersebut dilakukan?
Dunia riset dan pendidikan tinggi ibarat sekeping mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam berkontribusi bagi ibu pertiwi. Melalui riset, suatu kebaruan ide dan gagasan hadir serta memungkinkan lahirnya karya yang memberi solusi atas kebutuhan masyarakat. Sedangkan melalui pendidikan tinggi, akan memunculkan manusia-manusia yang berkapasitas, berkualitas dan tentunya memiliki karakter yang mampu menjadi jawaban atas problematika dan dinamika yang ada. Pendidikan adalah mata air yang melahirkan masa depan dengan kekhasan pada proses yang padanya melekat tanggung jawab moral untuk mempersiapkan manusia sebagai subjek alih-alih sebagai objek dalam kehidupan. Sebagaimana riset hadir sebagai sarana untuk menerjemahkan kehendak untuk semakin tercerahkan, mempercepat kemajuan dan memberikan suatu nilai tambah dalam realitas persaingan yang semakin tak terelakkan. Dengan kata lain, keduanya seiring sejalan untuk saling menggenapkan tujuan, yakni bagaimana mewujudkan bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri sekaligus menjadi bangsa yang turut memberi makna bagi kemajuan peradaban di muka bumi.
Terkait hal tersebut, negara telah memberikan tugas konstitusional pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Tentunya ini sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan peran serta dan partisipasi semua pihak. Namun demikian, menjadikan semangat di atas menjadi milik bersama seluruh anak bangsa tidaklah semudah membalik telapak tangan. Akan senantiasa ada keberagaman pandangan yang meski hakikatnya sama-sama bermuara hendak menuju tujuan yang sama, bila tidak terkelola dengan baik, akan berpotensi menggerus energi dan waktu yang sesungguhnya akan menjadi lebih optimal ketika dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar lainnya. Mengibaratkan dengan sebuah orkestra, tentunya keindahan nada yang harmonik dan selaras hanya bisa dihasilkan dari keragaman bebunyian yang dihasilkan dari berbagai alat musik yang ada. Namun, ketika tidak ada sang konduktor, maka bukan lahir lantunan yang meneduhkan jiwa, melainkan riuh kelindan bising yang dapat memekakkan gendang telinga. Begitupula dengan peran dan keterlibatan semua pihak dalam riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, manakala setiap orang memiliki terjemahannya masing-masing yang sangat mungkin penafsirannya berbeda satu sama lain? Jawabannya sederhana, perlu ada yang mengelola proses komunikasi publik secara bijak dan terencana dan tersistem. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana hal tersebut dilakukan?
Peka terhadap Isu dan Karakter Publik
Sesungguhnya Kemenristekdikti telah memiliki sistem tatakelola komunikasi publik yang memadai. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah unit kerja yang menangani hal tersebut di kantor pusat, yakni Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Pusat Data dan Informasi IPTEK & Pendidikan Tinggi pada sekretariat jenderal serta Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasti di setiap direktorat jenderal. Tidak hanya itu, di perguruan-perguruan tinggi negeri juga memiliki unit kerja — meskipun beragam eselonisasi dan format organisasi — yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan komunikasi atau kehumasan. Pula secara regulasi pun telah diterbitkan tentang perihal layanan informasi publik yang mengikat seluruh unit kerja di bawah administrasi kementerian ini. Termasuk menjadi sebuah pengingkaran manakala tidak menyebutkan unit-unit kerja kehumasan baik di kementerian maupun perguruan tinggi negeri dan kopertis telah melakukan publikasi kinerja dan capaian keberhasilan. Melalui layanan tatap muka, bermedia termasuk berbasis daring atau online sesungguhnya gambaran semangat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan di dunia riset dan pendidikan tinggi.
Namun, tentunya semakin kita telah berusaha memberikan layanan yang terbaik maka di saat yang sama kita juga harus menyadari akan senantiasa adanya kemungkinan pihak-pihak yang tidak atau belum mendapatkan layanan dan berujung pada kekecewaan. Ibarat peribahasa panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari, sebanyak kebaikan dan capaian yang telah diraih menjadi tidak bermakna ketika terjadi sesuatu kegagalan, kekeliruan atau kekecewaan publik pada saat dilayani oleh jajaran kementerian. Terlebih sebagai aparatur negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada khalayak, maka sekecil apapun kesalahan akan berpotensi sebagai bola salju yang dapat membesar serta menggaduhkan. Dalam hal inilah kita membutuhkan kehumasan sebagai sebuah pendekatan dalam mengelola dukungan dan peran serta aktif pemangku kepentingan terhadap institusi. Hal ini diungkapkan oleh Cutlip, Center & Broom (2009) yang menegaskan bahwa public relations merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Selain itu Jefkins (2004) juga menjelaskan bahwa kehumasan sebagai semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian
Beranjak dari hal tersebut, maka setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam revitalisasi komunikasi publik berperspektif kehumasan, yakni kepekaan dalam mengelola isu publik, dan kepekaan terhadap karakter publik yang dilayaninya sebagai upaya dalam membangun hubungan dengan khalayak dalam bingkai positif, konstruktif, saling mengokohkan dan berkelanjutan
Kepekaan mengelola isu publik bermakna bahwa humas di dunia riset dan pendidikan tinggi tidak semata bekerja dalam konteks teknis belaka, melainkan juga harus dapat berfikir konseptual, manajerial dan analitik. Dibutuhkan kemampuan untuk memprediksikan trend positif termasuk potensi resiko atau krisis komunikasi yang terjadi, sehingga dapat memaksimalkan dampak yang menguntungkan pada suatu isu ketika hal tersebut menjadi opini publik, sekaligus dapat meminimalkan resiko kebencanaan yang terjadi pada saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pengelola kehumasan tidak boleh berfikir sebagai pelantang semata ketika nuansa aktivitas bersifat selebrasi, melainkan juga harus selalu memiliki insting kewaspadaan dan mampu membuat contingency planning dalam mereduksi hal-hal yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kementerian dan seluruh unit dan jajaran di dalamnya. Pengelola kehumasan tidak boleh berhenti pada business as usual, melainkan dia harus mampu menciptakan pesan-pesan yang dapat meyakinkan bahwa institusi ini tidak pernah lelah untuk melakukan hal terbaiknya bagi masyarakat. Melalui kesadaran ini, maka produk informasi dan aksesibilitas komunikasi yang akan senatiasa selangkah di depan sekaligus membangun keterandalan para pengelola kehumasan di mata publik yang dilayaninya.
Sedangkan kepekaan terhadap karakter pemangku kepentingan adalah hal yang tidak dapat ditawar oleh setiap pengelola kehumasan, termasuk di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Kita dapat memulainya dengan mengklasifikasi publik dalam dua kelompok besar, yakni internal dan eksternal. Siapa publik internal kita? Dosen, peneliti dan tenaga kependidikan adalah jantung dari derap langkah suksesnya organisasi ini. Melalui pengetahuan yang kita miliki tentang karakter dan kebutuhan masing-masing dari mereka, maka setidaknya ada dua hal yang pengelola kehumasan dapat lakukan, yakni menyediakan dukungan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan profesionalisme dan karir serta kemampuan berbicara yang khas pada masing-masing aparatur tersebut. Tidaklah bisa kita menyamaratakan satu sama lain, pilihan diksi, gaya bahasa dan konteks akan sangat menentukan suasana kebatinan yang terbangun dan berdampak pada kelekatan dan komitmen mereka dalam melakukan yang terbaik bagi dunia riset dan pendidikan tinggi. Sedangkan publik eksternal begitu beragamnya, seperti mahasiswa, calon mahasiswa, media massa, kelompok-kelompok pemerhati riset dan pendikan tinggi, lembaga-lembaga negara, dunia industri, masyarakat dan masih banyak lagi. Tentunya, dibutuhkan kepekaan terhadap kepentingan dan kebutuhan masing-masing publik tersebut terhadap apa yang bisa diberikan oleh institusi. Salah dalam berinteraksi akan berdampak fatal. Oleh karenanya akan menjadi lebih baik ketika kita mengetahui kekhasan masing-masing dari mereka, sehingga kita dapat melayani dengan cara yang paling nyaman bagi pihak-pihak tersebut, sehingga akan terbangun perspesi yang positif bahwa institusi ini sepenuhnya berpihak dan berorientasi pada masyarakat sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seluruh badan publik.
Sesungguhnya Kemenristekdikti telah memiliki sistem tatakelola komunikasi publik yang memadai. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah unit kerja yang menangani hal tersebut di kantor pusat, yakni Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Pusat Data dan Informasi IPTEK & Pendidikan Tinggi pada sekretariat jenderal serta Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasti di setiap direktorat jenderal. Tidak hanya itu, di perguruan-perguruan tinggi negeri juga memiliki unit kerja — meskipun beragam eselonisasi dan format organisasi — yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan komunikasi atau kehumasan. Pula secara regulasi pun telah diterbitkan tentang perihal layanan informasi publik yang mengikat seluruh unit kerja di bawah administrasi kementerian ini. Termasuk menjadi sebuah pengingkaran manakala tidak menyebutkan unit-unit kerja kehumasan baik di kementerian maupun perguruan tinggi negeri dan kopertis telah melakukan publikasi kinerja dan capaian keberhasilan. Melalui layanan tatap muka, bermedia termasuk berbasis daring atau online sesungguhnya gambaran semangat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan di dunia riset dan pendidikan tinggi.
Namun, tentunya semakin kita telah berusaha memberikan layanan yang terbaik maka di saat yang sama kita juga harus menyadari akan senantiasa adanya kemungkinan pihak-pihak yang tidak atau belum mendapatkan layanan dan berujung pada kekecewaan. Ibarat peribahasa panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari, sebanyak kebaikan dan capaian yang telah diraih menjadi tidak bermakna ketika terjadi sesuatu kegagalan, kekeliruan atau kekecewaan publik pada saat dilayani oleh jajaran kementerian. Terlebih sebagai aparatur negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada khalayak, maka sekecil apapun kesalahan akan berpotensi sebagai bola salju yang dapat membesar serta menggaduhkan. Dalam hal inilah kita membutuhkan kehumasan sebagai sebuah pendekatan dalam mengelola dukungan dan peran serta aktif pemangku kepentingan terhadap institusi. Hal ini diungkapkan oleh Cutlip, Center & Broom (2009) yang menegaskan bahwa public relations merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Selain itu Jefkins (2004) juga menjelaskan bahwa kehumasan sebagai semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian
Beranjak dari hal tersebut, maka setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam revitalisasi komunikasi publik berperspektif kehumasan, yakni kepekaan dalam mengelola isu publik, dan kepekaan terhadap karakter publik yang dilayaninya sebagai upaya dalam membangun hubungan dengan khalayak dalam bingkai positif, konstruktif, saling mengokohkan dan berkelanjutan
Kepekaan mengelola isu publik bermakna bahwa humas di dunia riset dan pendidikan tinggi tidak semata bekerja dalam konteks teknis belaka, melainkan juga harus dapat berfikir konseptual, manajerial dan analitik. Dibutuhkan kemampuan untuk memprediksikan trend positif termasuk potensi resiko atau krisis komunikasi yang terjadi, sehingga dapat memaksimalkan dampak yang menguntungkan pada suatu isu ketika hal tersebut menjadi opini publik, sekaligus dapat meminimalkan resiko kebencanaan yang terjadi pada saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pengelola kehumasan tidak boleh berfikir sebagai pelantang semata ketika nuansa aktivitas bersifat selebrasi, melainkan juga harus selalu memiliki insting kewaspadaan dan mampu membuat contingency planning dalam mereduksi hal-hal yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kementerian dan seluruh unit dan jajaran di dalamnya. Pengelola kehumasan tidak boleh berhenti pada business as usual, melainkan dia harus mampu menciptakan pesan-pesan yang dapat meyakinkan bahwa institusi ini tidak pernah lelah untuk melakukan hal terbaiknya bagi masyarakat. Melalui kesadaran ini, maka produk informasi dan aksesibilitas komunikasi yang akan senatiasa selangkah di depan sekaligus membangun keterandalan para pengelola kehumasan di mata publik yang dilayaninya.
Sedangkan kepekaan terhadap karakter pemangku kepentingan adalah hal yang tidak dapat ditawar oleh setiap pengelola kehumasan, termasuk di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Kita dapat memulainya dengan mengklasifikasi publik dalam dua kelompok besar, yakni internal dan eksternal. Siapa publik internal kita? Dosen, peneliti dan tenaga kependidikan adalah jantung dari derap langkah suksesnya organisasi ini. Melalui pengetahuan yang kita miliki tentang karakter dan kebutuhan masing-masing dari mereka, maka setidaknya ada dua hal yang pengelola kehumasan dapat lakukan, yakni menyediakan dukungan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan profesionalisme dan karir serta kemampuan berbicara yang khas pada masing-masing aparatur tersebut. Tidaklah bisa kita menyamaratakan satu sama lain, pilihan diksi, gaya bahasa dan konteks akan sangat menentukan suasana kebatinan yang terbangun dan berdampak pada kelekatan dan komitmen mereka dalam melakukan yang terbaik bagi dunia riset dan pendidikan tinggi. Sedangkan publik eksternal begitu beragamnya, seperti mahasiswa, calon mahasiswa, media massa, kelompok-kelompok pemerhati riset dan pendikan tinggi, lembaga-lembaga negara, dunia industri, masyarakat dan masih banyak lagi. Tentunya, dibutuhkan kepekaan terhadap kepentingan dan kebutuhan masing-masing publik tersebut terhadap apa yang bisa diberikan oleh institusi. Salah dalam berinteraksi akan berdampak fatal. Oleh karenanya akan menjadi lebih baik ketika kita mengetahui kekhasan masing-masing dari mereka, sehingga kita dapat melayani dengan cara yang paling nyaman bagi pihak-pihak tersebut, sehingga akan terbangun perspesi yang positif bahwa institusi ini sepenuhnya berpihak dan berorientasi pada masyarakat sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seluruh badan publik.
Epilog
Kehumasan sebagai sebuah pendekatan komunikasi publik sejatinya merupakan sebuah ikhtiar dalam mengelola kepentingan insitusi sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan publik dalam berinteraksi dengan institusi tersebut. Kehumasan berusaha untuk membangun keselarasan dalam upaya membangun suatu hubungan yang langgeng dan tentunya memberikan kemanfaatan pada kedua belah pihak. Hal ini tentu saja juga menjadi sebuah kebutuhan bagi pengelola kehumasan di insitusi yang menangani riset dan pendidikan tinggi dalam membangun citra dan reputasi institusi yang keberadaannya memberikan kebermaknaan dan kemanfaatan yang nyata adanya. Apa yang telah dilakukan selama ini, seperti mempublikasikan kinerja atau menyediakan informasi yang diperlukan adalah sebuah capaian yang patut diacungi jempol, namun tetap senantiasa mawas diri untuk tidak cepat berpuas diri. Melalui kepekaan terhadap pengelolaan isu sekaligus karakter publik yang dilayani, sejatinya akan menggenapkan kapasitas pengelola dan institusi komunikasi publik di tingkat pusat maupun unit-unit kerja pada perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kepekaan akan memberikan kita ruang untuk merefleksikan diri, sejauhmana kita telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga kita akan selalu berfikir dan bertindak untuk selalu mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas diri untuk memberikan yang terbaik kepada publik.
Kehumasan sebagai sebuah pendekatan komunikasi publik sejatinya merupakan sebuah ikhtiar dalam mengelola kepentingan insitusi sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan publik dalam berinteraksi dengan institusi tersebut. Kehumasan berusaha untuk membangun keselarasan dalam upaya membangun suatu hubungan yang langgeng dan tentunya memberikan kemanfaatan pada kedua belah pihak. Hal ini tentu saja juga menjadi sebuah kebutuhan bagi pengelola kehumasan di insitusi yang menangani riset dan pendidikan tinggi dalam membangun citra dan reputasi institusi yang keberadaannya memberikan kebermaknaan dan kemanfaatan yang nyata adanya. Apa yang telah dilakukan selama ini, seperti mempublikasikan kinerja atau menyediakan informasi yang diperlukan adalah sebuah capaian yang patut diacungi jempol, namun tetap senantiasa mawas diri untuk tidak cepat berpuas diri. Melalui kepekaan terhadap pengelolaan isu sekaligus karakter publik yang dilayani, sejatinya akan menggenapkan kapasitas pengelola dan institusi komunikasi publik di tingkat pusat maupun unit-unit kerja pada perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kepekaan akan memberikan kita ruang untuk merefleksikan diri, sejauhmana kita telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga kita akan selalu berfikir dan bertindak untuk selalu mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas diri untuk memberikan yang terbaik kepada publik.
Read more at http://www.dikti.go.id/membangun-komunikasi-publik-riset-pendidikan-tinggi-melalui-kepekaan-sebuah-pendekatan-kehumasan/#3eg8bRArOhWpgTAr.99
Tidak ada komentar:
Posting Komentar